Sosialisasi Gerakan Pekerja/Buruh Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)

Sosialisasi Gerakan Pekerja/Buruh Perempuan Sehat Produktif (GP2SP)

Bogor, Jawa Barat, 30 Oktober – 1 November 2017

 

GP2SP, mungkin banyak yang masih jarang mendengarnya. GP2SP merupakan singkatan dari Gerakan Pekerja Perempuan/Buruh Sehat Produktif, merupakan upaya dari pemerintah, masyarakat, maupun pemberi kerja dan serikat pekerja/serikat buruh untuk menggalang dan berperan serta guna meningkatkan kepedulian dan mewujudkan upaya perbaikan kesehatan pekerja / buruh perempuan sehingga dapat meningkatkan produktivitas kerja dan kualitas generasi penerus.

 

GP2SP dicanangkan oleh Wakil Presiden RI Ke-6 Bapak Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno pada tahun 1996 sebagai Gerakan Pekerja Wanita Sehat Produktif (GPWSP) yang fokus pada upaya eliminasi anemia pekerja perempuan, kemudian pada tahun 2012 direvitalisasi menjadi GP2SP sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan dan produktifitas dengan kegiatan utama 1) mendorong ASI ekslusif dilanjutkan hingga umur 2 tahun, 2) Implementasi program kesehatan reproduksi, 3) Implementasi perbaikan status gizi pekerja perempuan, 4) Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menulai dan Penyakit Tidak Menular, dan 5) upaya peningkatan kesehatan lingkungan kerja.

 

Pada tahun 2012, tepatnya pada tanggal 13 November 2012, GPWSP direvitalisasi dan dicanangkan kembali menjadi GP2SP oleh perwakilan eselon 1 dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI).

 

Sejak 2012 hingga 2017 GP2SP telah dilaksanakan dilebih dari 370 perusahaan, kemudian dalam rangka mempercepat dan  mengoptimalkan implementasi GP2SP, pada tanggal 18 Januari 2017 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama (SKB) tentang Gerakan Pekerja/Buruh Perempuan Sehat Produktif antara Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

 

Kemudian, pada tanggal 18 Juli 2017 SKB tersebut ditindaklanjuti menjadi Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pelaksanaan GP2SP antara Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat (Kementerian Kesehatan), Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Kementerian Dalam Negeri), Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Kementerian Ketenagakerjaan) dan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan (Kementerian PP dan PA).

 

Sosialisasi GP2SP telah dilaksanakan pada tanggal 30 Oktober - 1 November 2017 di Hotel Novotel – Bogor, Jawa Barat, dengan peserta sebanyak 110 orang perwakilan dari Kementerian/Lembaga di pusat dan 13 Provinsi terpilih yaitu 1) Sumatera Utara, 2) Sumatera Selatan, 3) DKI Jakarta, 4) Lampung, 5) Kepulauan Riau, 6) Jawa barat, 7) Jawa Tengah, 8) Jawa Timur, 9) Banten, 10) DIY, 11) Kalimantan Tengah, 12) Sulawesi Selatan dan 13) Bali yang memiliki perusahaan dengan pekerja perempuan lebih dari 100 orang terbanyak atau provinsi dengan pelaporan terkait GP2SP yang baik. Setiap provinsi diwakili oleh Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas/Badan PP dan PA, dan Setda/Bappeda/Badan Penanaman Modal provinsi.

 

Kegiatan ini dibuka oleh Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga, drg. Kartini Rustandi, M.Kes, pada kesempatan tersebut beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan GP2SP tidak akan memiliki daya ungkit dan bermanfaat bila tidak dilakukan bersama oleh berbagai sektor terkait, “Dengan partisipasi pemerintah, swasta dan dukungan dari berbagai pihak terkait GP2SP dilaksanakan secara, terpadu, bertahap dan berkesinambungan agar memiliki daya ungkit demi perbaikan kesehatan pekerja perempuan di Indonesia” kata beliau.

 

Dalam pembukaannya beliau juga menekankan bahwa dalam pelaksanaan GP2SP perlu melibatkan serikat pekerja dan asosiasi pengusaha Indonesia.

 

Dalam kegiatan ini, selain sosialisasi SKB 4 Menteri GP2SP dan PKS GP2SP 4 Direktur Jenderal dari 4 Kementerian juga disosialisasikan mengenai

1.      Standar Dunia dalam Kebijakan Kesehatan Pekerja Perempuan yang disampaikan oleh Lusiani Julia dari International Labor Organization (ILO) dan Shelly Wolya Marliane dari Better Work Indonesia (BWI),

2.      Kebijakan Pemerintah dalam upaya perlindungan dan peningkatan kesehatan pekerja perempua oleh drg. Kartini Rustandi, M.Kes (Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga - Kemenkes), Widi Sasmoyo, S.Sos (Kasubdit Pengawasan Norma Penghapusan Diskriminasi Tenaga Kerja Perempuan – Kemenaker), Iin Afriani (Analis Kebijakan - Kemendagri), Kasih Anggraini, S.Kom (Kabid Perlindungan Hak Perempuan dalam Ketenagakerjaan – KemenPP dan PA) dan Sri Endang Novitasari, SE, MM (Kasubdit Sektor Primer – BKPM), dan

3.      Best Practices Pembinaan dan Pelaksanaan GP2SP yang disampaikan oleh dr. Sri Purwani Budi H, MPH (Kabid Kesehatan Masyarakat – Dinkes Prov Jawa Tengah), Tri Tuti Rahayu, SKM, M.Kes (Kabid Kesmas Dinkes Kab. Sukoharjo – Jateng), Alfi Nur Aini, SKM ( Compilance Exsecutive HR PT. Mas Sumbiri Kab. Kendal - Jateng) dan Nurdiana Maksum, SP (Head Dep. EHS USTP Group PT GCM Kab. Sukamara – Kalteng)

 

Pada kegiatan tersebut, sebelum penutupan acara, Bapak Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat, dr. Anung Sugihantono, M.Kes, mengatakan bahwa pekerja merupakan salah satu pengungkit berbagai macam indikator kesehatan, sehingga pembinaan sumberdaya manusia merupakan modal dalam pembangunan dalam  era globalisasi, “Menghadapi tantangan globalisasi, Sumberdaya Manusia yang sehat dan berkuliatas menjadi syarat mutlak agar negara kita tidak tertinggal dari negara lain, semoga apa yang kita lakukan bersama dapat menjadikan pekerja perempuan yang sehat, bugar dan produktif” begitu arahan dan harapan beliau.

 

 



 

Unit Kerja

Social Media

Link Terkait

Jumlah Pengunjung

.